Garuda Didenda Sebesar 19 Juta Dollar

Potretberita.com – Penerbangan Garuda Indonesia dituduh sudah melakukan Price Fixing dengan 15 Airlines pada tahun 2003 oleh pengadilan Australia. Garuda indonesia dikenakan denda 19 juta dollar Australia. VP Corporate Secretary Garuda Indonesia M Ikhsan Rosan menyatakan kasus ini adalah kasus lama yang terjadi dalam kurun tahun pada 2003-2006.

Kasus tersebut belum memiliki hukum yang kuat dan tetap dan masih ada celah hukum yang di mungkinkan untuk melakukan banding. Australia Competition & Consumer Commission (ACCC) menuduh 15 airlines telah melakukan kesepakatan dan price fixing untuk rute pengangkutan kargo Yurisdiksi Australia,” ujar Ikhsan.

Dari 13 maskapai lainnya telah memutuskan untuk melalui mekanisme perdamaian dengan mengakui kesalahan. Mereka juga telah dikenakan denda dan jumlah ganti rugi yang mencapai 3 juta hingga 20 juta dollar AS. Hanya Garuda Indonesia dan Air New Zealand yang mengajukan upaya hukum sejak di tingkat pertama di Federal Court hingga kasasi ke High Court Australia.

Kronologi proses hukum kasus ini di Australia menurut timeline :

  1. 31 Oktober 2014, Federal Court NSW telah menolak gugatan ACCC yang mana menguntungkan Garuda Indonesia dan Air New Zealand dengan pertimbangan Pasar Yang Bersangkutan (Yurisdiksi) di Indonesia.
  2. Pengadilan banding 14 Juni 2017, High Court Australia telah mengabulkan permintaan gugatan ACCC dengan doctrin effect. Tuduhan price fixing kepada Garuda Indonesia-Air New Zealand pun dinyatakan bersalah atas perkara ini.
  3. 30 Mei 2019, Garuda Indonesia-Air New Zealand di haruskan membayar denda sebesar 19 juta dollar Australia dan diharuskan untuk membayar biaya peradilan yang telah dikeluarkan oleh ACCC yang diputuskan oleh Federal Court Australia.

Pastinya pihak Garuda Indonesia beranggapan kasus ini tidak adil. Ikhsan mengatakan, pihaknya tidak pernah melakukan praktik yang di sebutkan dan bisnisnya. “Tuduhan ini tidak berdasar dan tidak patut untuk dikenakan oleh pihak Garuda Indonesia sebagai BUMN yang merupakan salah satu instrumen negara Republik Indonesia,” ujar Ikhsan.

Baca Juga : Adian Napitupulu Mencabut laporannya Terkait Berita Hoaks

Menurutnya sanksi denda yang diperkarakan ini juga seharusnya tidak melebihi sanksi sekitar 2.5 juta dollar Australia dengan pertimbangan bahwa pendapatan pengangkutan kargo Garuda dari indonesia pada saat itu terjadi adalah sebesar 1.098.000 dollar AS dan pendapatan kargo dari Hong Kong sebesar 656.000 dollar AS.

Garuda Indonesia sebenarnya sudah berkoordinasi intens sebelumnya dengan Kedubes Australia sejak 2012 lalu dan Tim Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Putusan terkait kasus ini di pengadilan Australia ini, Kementerian Luar Negeri sejak 2016. Kasus ini menyangkut hubungan antarnegara. Sebelumnya juga Garuda Indonesia sudah berkoordinasi secara rutin dengan KPPU Indonesia.