Respons Gibran Soal Film Dirty Vote: Silahkan Dilaporkan Jika Ada Kecurangan

POTRET BERITA — Gibran Rakabuming Raka, Cawapres nomor urut 2 memberikan respons mengenai film Dirty Vote yang dirilis rumah produksi WatchDoc, pada Minggu (11/2). Film dokumenter tersebut diketahui menyoroti berbagai kecurangan Pemilu 2024.

Wali Kota Solo tersebut mengaku sampai saat ini belum menonton film tersebut. Walupun demikian, ia tetap mengapresiasi masukan dari para kreator film tersebut.

“Saya belum nonton. Makasih ya, untuk masukannya,” ujar Gibran di sela-sela kesibukannya meninjau pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) di Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (12/2).

Diketahui, film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono tersebut menampilkan tiga orang ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

Dokumenter berdurasi hampir dua jam tersebut berisi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkompetisi di Pilpres 2024. Di mana sebagian besar mengungkap ulah Pemerintah era Jokowi untuk memenangkan Pasangan Prabowo-Gibran.

Soal konten tersebut, Gibran pun enggan memberikan komentar.

“Ya kalau ada kecurangan, silakan nanti dilaporkan, dibuktikan,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman mengatakan dokumenter Dirty Vote adalah film yang berisi fitnah. Dia mempertanyakan kebenaran pakar-pakar hukum yang hadir dalam film itu.

Bukan hanya itu, Habib juga menyangsikan dugaan kecurangan yang diarahkan ke Prabowo-Gibran.

Wakil Ketua Komisi III DPR tersebut mengatakan, film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia merasa tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam film tersebut tak memiliki dasar.

Walaupun demikian, TKN Prabowo-Gibran belum akan mengambil langkah hukum. Habib menyebut, TKN tengah fokus menyongsong hari pemungutan suara.

“Situasi sekarang kami konsentrasi pengamanan pencoblosan, jadi SDM kami juga tidak memadai untuk melakukan langkah-langkah hukum. Jadi, kami cadangkan dulu hak-hak kami untuk melakukan langkah hukum,” ujarnya.