Ketegangan dengan China Dorong Jepang Bentuk Dewan Intelijen Baru

POTRET BERITA — Pemerintah Jepang resmi memperkuat sistem keamanan nasionalnya setelah parlemen mengesahkan undang-undang pembentukan Dewan Intelijen Nasional baru pada Rabu (27/5). Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, untuk meningkatkan koordinasi intelijen dan menghadapi ancaman keamanan modern.

Lembaga intelijen baru tersebut dibentuk untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas mata-mata asing, mencegah aksi terorisme, melindungi teknologi sensitif, serta meningkatkan sistem pertahanan keamanan nasional Jepang.

Selama ini, Jepang sering mendapat kritik karena dinilai memiliki sistem penanganan spionase yang terlalu longgar. Bahkan, beberapa pihak menyebut negara itu sebagai “surga bagi mata-mata” karena lemahnya koordinasi dan penegakan hukum terkait intelijen.

Dipicu Ketegangan Jepang dan China

Pembentukan Dewan Intelijen Nasional semakin dipercepat setelah hubungan diplomatik Jepang dan China memanas dalam beberapa waktu terakhir. Ketegangan itu muncul usai Takaichi pada November lalu menyatakan Jepang kemungkinan akan ikut campur apabila China mencoba merebut Taiwan.

Dalam keterangannya di parlemen pada Selasa (26/5), Takaichi mengatakan lembaga baru tersebut akan menyatukan berbagai aktivitas intelijen yang selama ini tersebar di sejumlah instansi pemerintah, mulai dari kepolisian, kementerian luar negeri, hingga kementerian pertahanan.

“Untuk menjaga perdamaian dan kemakmuran serta mencegah krisis serius, sangat penting untuk membangun sistem di mana komunitas intelijen memberikan dukungan yang kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat oleh para pembuat kebijakan,” ujar Takaichi, dikutip dari AFP.

Akan Dipimpin Langsung Perdana Menteri

Berdasarkan undang-undang yang telah disahkan parlemen, pemerintah Jepang juga akan memperkuat badan intelijen yang sudah ada agar berfungsi sebagai pusat koordinasi pengumpulan dan analisis informasi terkait keamanan negara dan keselamatan publik.

Nantinya, Dewan Intelijen Nasional akan berada langsung di bawah kendali perdana menteri sebagai pusat komando utama intelijen Jepang.

Walau demikian, kebijakan tersebut juga menuai kritik dari sejumlah pihak. Para penentang khawatir perluasan kewenangan aparat intelijen dapat membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan mengancam kebebasan sipil masyarakat.

Beberapa kelompok menilai sistem intelijen yang terlalu kuat berisiko melanggar privasi individu apabila tidak diawasi secara ketat.