Kedubes Iran Jelaskan Akar Demo dan Respons Pemerintah

POTRET BERITA — Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya angkat bicara terkait gelombang unjuk rasa besar yang melanda sejumlah kota di Iran dalam beberapa pekan terakhir. Dalam pernyataan resminya, Kedubes menegaskan bahwa aksi tersebut berakar pada persoalan ekonomi dan merupakan bentuk aspirasi warga yang dilindungi hukum, selama dilakukan secara damai.

Kedubes Iran menilai bahwa tekanan ekonomi akibat pelemahan nilai tukar rial menjadi pemicu utama munculnya demonstrasi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada daya beli masyarakat serta aktivitas perdagangan di berbagai sektor.

Demo Dipicu Tekanan Ekonomi dan Pelemahan Nilai Mata Uang

Mengutip siaran pers resmi, Kedubes Iran menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi sejak 28 Desember di Teheran dipelopori oleh kelompok pekerja, pengusaha, hingga pedagang pasar. Mereka menyuarakan kekhawatiran atas fluktuasi nilai mata uang yang dinilai menggerus stabilitas ekonomi rumah tangga dan dunia usaha.

“Tuntutan utama para demonstran berkaitan dengan upaya pemulihan stabilitas pasar serta penerapan kebijakan ekonomi yang lebih efektif,” demikian pernyataan Kedubes Iran.

Aksi tersebut, menurut Iran, pada dasarnya bersifat ekonomi dan tidak berkaitan dengan agenda politik tertentu.

Kedubes Iran menegaskan bahwa pemerintah mengakui dan menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai. Hak tersebut tercantum dalam konstitusi nasional Iran serta sejalan dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Namun demikian, Iran menekankan pentingnya pemisahan yang tegas antara aksi unjuk rasa damai dengan tindakan kekerasan yang terorganisir. Menurut Kedubes, sebagian kecil elemen telah menyalahgunakan situasi dengan melakukan perusakan fasilitas umum dan tindakan anarkis.

“Tindakan kekerasan tersebut berada di luar perlindungan hukum hak asasi manusia internasional,” tegas Kedubes.

Iran Tuduh Ada Campur Tangan Asing

Dalam pernyataannya, Kedubes Iran juga menyoroti peran aktor asing yang dinilai memperkeruh situasi. Amerika Serikat dan Israel disebut sebagai pihak yang diduga melakukan provokasi melalui pernyataan dan sikap politik yang memicu eskalasi ketegangan.

Iran menilai berbagai pernyataan pejabat AS, termasuk Presiden Donald Trump, mengandung unsur ancaman, hasutan, dan legitimasi terhadap upaya destabilisasi internal. Menurut Kedubes, tindakan tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kedubes Iran menyatakan bahwa aparat keamanan bertindak dengan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan urgensi dalam menangani situasi di lapangan. Tujuannya adalah menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi keselamatan warga, termasuk para demonstran yang melakukan aksi damai.

Iran mengakui bahwa dalam rangkaian kerusuhan, terdapat korban jiwa baik dari kalangan warga sipil maupun aparat keamanan akibat aksi kelompok yang disebut sebagai elemen teroris bayaran.

Pemerintah Siapkan Langkah Ekonomi dan Dialog Sosial

Lebih lanjut, Iran menyebut pemerintah telah memahami akar persoalan sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi aksi protes. Sejumlah langkah diklaim telah dimasukkan dalam agenda nasional, mulai dari bantuan darurat bagi kelompok rentan hingga dialog langsung dengan serikat pekerja dan pelaku pasar.

Selain itu, Iran kembali menegaskan bahwa sanksi sepihak Amerika Serikat memiliki kontribusi besar terhadap tekanan ekonomi yang dialami rakyat Iran dalam beberapa tahun terakhir.

“Kami tetap berkomitmen melindungi hak warga negara sekaligus menjaga keamanan publik sesuai hukum nasional dan kewajiban internasional,” tutup pernyataan Kedubes Iran.