Kantor DPRD Jabar Digeruduk Ratusan Mahasiswa

POTRET BERITA — Pada Senin (17/2), ratusan mahasiswa melakukan aksi di depan Gedung DPRD Jabar, yang ada di Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Massa mahasiswa yang datang dari berbagai universitas di Jawa Barat tersebut adalah aksi gabungan dari Seruan Aksi Indonesia Gelap, yang beredar di media sosial.

Rhido Anwari Aripin yang merupakan Plt Ketua Bem Kema Unpad mengatakan, aksi ini mereka lakukan supaya pemerintah membuka diri atas kebijakan yang dirasa tidak prorakyat ini.

“Kami menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” kata Rhido di lokasi.

Dalam aksinya, mahasiswa yang berasal dari beberapa kampus tersebut menuntut pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mengubah kebijakan efisiensi atau pemotongan anggaran, terutama pada bidang pendidikan.

Ada juga sejumlah tuntutan lainnya yang disampaikan dalam aksi itu di antaranya: menuntut naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, kemudian naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan beasiswa.

Bukan hanya itu mereka juga menuntut perluas akses pendidikan tinggi pada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi biaya pendidikan yang tinggi.

Lalu, tuntutan menghadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, serta menyelesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.

Lalu mengalihkan efisiensi pendidikan itu dengan memotong tunjangan-tunjangan pejabat, kemudian anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen. Jamin kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak.

Kemudian menghentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH, Cabut UU PT Permendikbud Ristek Nomor 2 tahun 2024 serta semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan.

Mewujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, berbasis reform agraria dan industrialisasi nasional.

Dan, menuntut pertimbangan ulang menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama pemerintahan Prabowo.

Tak sampai di situ, mereka juga menuntut Prabowo untuk mengefisienkan dan merombak total kabinet merah putih secara struktural dan teknis.

Mereka juga menuntut pemerintah untuk mengingat kembali hal-hal yang dijanjikan pada rakyatnya, dan menolak ijin usaha pertambahan bagi perguruan tinggi dalam RUU Minerba.

Tolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi industri pro-imperialis dan profeodal.

Dalam aksinya mereka juga meminta pemerintah menghentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil. Mereka menolak militerisasi lewat pembangunan Kodam baru dan peningkatan anggaran militer kepolisian yang akan dipakai untuk melancarkan perampasan tanah rakyat dan represifitas, dan menolak dwifungsi TNI.

Aksi itu juga menuntut restitusi hak kementerian kesehatan untuk menjamin efisiensi layanan kesehatan, pengembangan SDM layanan kesehatan, infrastruktur layanan kesehatan dan lainnya yang berada di bawah kementerian kesehatan, lalu tuntutan soal efisiensi dana di sektor infrastruktur dan tuntutan mencabut UU Ciptaker dan UU turunannya.

Beberapa kelompok mahasiswa, yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengadakan maraton aksi mulai Senin (17/2) ini hingga Rabu (19/2) di beberapa daerah Indonesia secara serentak. Tema demonstrasi yang diusung adalah ‘Indonesia Gelap’.

Tak hanya di Bandung, aksi yang sama juga terjadi di Jakarta yaitu di dekat Istana Kepresidenan–yang disekat aparat di Patung Kuda, Surabaya, dan di Denpasar.