Sengketa Air Indus Jadi Babak Baru Konflik India dan Pakistan

POTRET BERITA — Hubungan India dan Pakistan kembali diwarnai ketegangan. Jika selama bertahun-tahun persoalan Jammu dan Kashmir menjadi salah satu sumber utama konflik kedua negara, kini perselisihan merambah ke isu yang jauh lebih mendasar, yakni pengelolaan sumber daya air.

Persoalan tersebut berkaitan dengan Indus Water Treaty (IWT) atau Perjanjian Air Indus. India menangguhkan perjanjian tersebut setelah serangan teror di Pahalgam, Kashmir, pada April 2025. Keputusan New Delhi kemudian mendapat respons keras dari Islamabad.

Ketegangan mengenai air juga kembali memunculkan pernyataan bernada militer dan nuklir dari sejumlah pejabat Pakistan. Kondisi itu membuat sengketa mengenai pengelolaan Sungai Indus tidak lagi hanya menjadi persoalan teknis antarkedua negara, tetapi ikut masuk ke dalam dinamika keamanan regional.

Sebelumnya, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah menyinggung persoalan Kashmir dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB pada 2020. Saat itu, ia menyebut perdamaian di Asia Selatan sulit tercapai tanpa penyelesaian sengketa Jammu dan Kashmir.

Khan juga menggambarkan Kashmir sebagai kawasan yang berpotensi menjadi “titik nyala nuklir”. Pernyataan tersebut kembali mengingatkan pada sejarah panjang konflik India dan Pakistan, termasuk perang pada 1947 dan 1965 serta konflik Kargil pada 1999.

Menurut mantan perwira angkatan bersenjata India, Nilesh Kunwar, perbedaan doktrin nuklir kedua negara turut menjadi perhatian. India mempertahankan kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu, sedangkan Pakistan tidak memiliki kebijakan serupa.

Ancaman Meningkat Setelah Perjanjian Air Ditangguhkan

Ketegangan meningkat setelah India memutuskan menangguhkan pelaksanaan IWT. Sejumlah pejabat Pakistan kemudian mengeluarkan pernyataan keras terkait kemungkinan pembatasan aliran air menuju negaranya.

Ketua Partai Rakyat Pakistan Bilawal Bhutto-Zardari, misalnya, pernah mengatakan bahwa Sungai Indus merupakan milik Pakistan dan menyampaikan ancaman jika aliran air dihentikan.

Pernyataan tersebut kemudian berkembang ke isu nuklir. Bilawal menyebut pembatasan akses air sebagai salah satu kondisi yang menurutnya dapat memicu respons nuklir.

Direktur Jenderal ISPR Letjen Ahmed Sharif Chaudhry juga menyampaikan peringatan keras terhadap India apabila aliran air Pakistan diblokir.

Sementara itu, Kepala Angkatan Pertahanan Pakistan Marsekal Lapangan Asim Munir disebut mengancam akan menghancurkan bendungan India menggunakan rudal.

Pernyataan-pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana sengketa air telah berkembang menjadi bagian dari retorika keamanan kedua negara.

Namun, pihak India menilai ancaman tersebut tidak menggambarkan kondisi teknis sebenarnya. Nilesh Kunwar mengatakan India tidak berkepentingan membangun infrastruktur yang secara langsung melanggar ketentuan pembagian air dalam IWT.

India dan Pakistan Berbeda Pandangan soal IWT

Perselisihan juga muncul mengenai status Perjanjian Air Indus. Pakistan menilai kebijakan India dapat mengancam pasokan air negaranya, sementara New Delhi menyatakan langkah tersebut berkaitan dengan perubahan hubungan dan persoalan keamanan setelah serangan teror.

Pakar Transitions Research, Nishant Sirohi, mengatakan India tidak membatalkan IWT secara permanen. Menurutnya, New Delhi menangguhkan sejumlah mekanisme kerja sama dan prosedural dalam perjanjian tersebut sebagai respons terhadap memburuknya hubungan kedua negara.

Di sisi lain, mantan Ketua Badan Manajemen Bhakra Beas, Davendra Kumar Sharma, menilai perjanjian yang dibuat pada era 1950-an tersebut sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan kondisi lingkungan saat ini.

Ia menilai perkembangan teknologi bendungan serta perubahan iklim telah menciptakan tantangan baru yang belum diperhitungkan ketika IWT disusun.

Persoalan proyek infrastruktur air juga telah lama menjadi sumber perbedaan antara kedua negara. Salah satunya adalah Proyek Navigasi Tulbul di India yang disebut mengalami hambatan selama puluhan tahun akibat perselisihan terkait ketentuan IWT.

Di tengah perselisihan tersebut, Pakistan juga menghadapi persoalan pengelolaan air dari dalam negeri. Sejumlah pakar telah memperingatkan mengenai potensi krisis air Pakistan jauh sebelum konflik terbaru dengan India.

Pada 2018, Michael Samuel dari Universitas Quaid-i-Azam Islamabad menyoroti kesenjangan pembangunan infrastruktur air kedua negara. Ia mencatat India telah membangun ribuan bendungan dan waduk, sedangkan Pakistan memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit.

Pakar Asia Selatan Michael Kugelman juga pernah memperingatkan bahwa menjadikan India sebagai satu-satunya pihak yang disalahkan tidak akan menyelesaikan persoalan air Pakistan.

Nilesh Kunwar menilai Pakistan perlu memperbaiki tata kelola dan infrastruktur air domestiknya. Menurutnya, investasi pada bendungan, waduk, serta sistem distribusi air menjadi faktor penting untuk menghadapi tekanan kebutuhan air di masa depan.

Dalam kerangka IWT, Pakistan mendapatkan sekitar 80 persen aliran air dari sistem Sungai Indus, sementara India memperoleh sekitar 20 persen. Karena itu, pihak India menilai pembahasan mengenai masa depan perjanjian seharusnya juga mempertimbangkan pembagian tersebut.

Bagi New Delhi, persoalan air tidak dapat dipisahkan dari hubungan keamanan dengan Islamabad. India menegaskan bahwa kerja sama mengenai sumber daya air membutuhkan kembali adanya kepercayaan dan hubungan yang stabil.

Dengan demikian, sengketa air India-Pakistan kini berada di persimpangan antara kepentingan sumber daya, pembangunan infrastruktur, perubahan iklim, dan keamanan regional. Ketegangan kedua negara akan sangat menentukan apakah persoalan IWT dapat kembali dibawa ke meja perundingan atau justru berkembang menjadi sumber konflik baru.