Saksi Kunci E-KTP Johannes Marliem Kecewa Dengan Pimpinan KPK Dan Media Massa, Berikut Curhatan Johannes

Potret Berita – Saksi kunci kasus dugaan korupsi e-KTP, Johannes Marliem masih meninggalkan teka-teki.

Johannes diduga meninggal dikarenakan bunuh diri di tempat tinggalnya di kawasan Beverly Grove, Los Angeles, Amerika Serikat.

Kantor Forensik Los Angeles sudah melaksanakan identifikasi serta memastikan bila jenazah itu yaitu Johannes Marliem.

Akan tetapi mereka tidak berikan informasi lain selain dari pada itu.

Perilisan identitas Johannes Marliem itu juga di konfirmasi oleh LAPD.

Kabar tewasnya Johannes ini di konfirmasi oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK).

” Saya dapat info ternyata benar yang bersangkutan, Johannes Marlien telah meninggal dunia, ” ucap Juru Bicara KPK

” Informasi soal meninggal dunia pemicunya apa ?kami belum juga dapat info rinci. Kematian yang berkaitan itu domain dari aparat penegak hukum di sana, ” tambah Febri.

Saat sebelum dikabarkan meninggal dunia, Johannes pernah bertukar pesan dengan KONTAN.

saat itu Johannes mengungkap kekecewaannya pada pimpinan KPK dan sebuah media masa karena buat pemberitaan yang membahayakan nyawanya.

” Saya tak mau dipublikasi begini menjadi saksi. Malah saat ini beberapa bisa nyawa saya terancam, ” katanya.

” Harusnya penyidikan saya itu rahasia. Masa saksi dibuka-buka demikian di media. Apa saya tidak jadi bual-bualan pihak yang merasa dirugikan? Maka dari itu saya itu kecewa betul, ” tambah Johannes

Berita yang dimaksud oleh Johannes yaitu terkait terbongkarnya bukti berupa rekaman percakapan.

Meski sebenarnya ia sebenarnya tidak ingin memaparkan rekaman tersebut .

” Saya kira sama juga hukum di AS juga begitu. Kita selalu menjunjung tinggi privasi rights, harus memberi tahu dan consent apabila melakukan perekaman, ” katanya.

Maka itu, ia sempat berharap agar (jurnalis) tidak memelintir beberapa kabar mengenai rekaman itu.

Dalam pemberitaan, diterangkan seolah-olah kalau ketua DPR RI Setya Novanto diputuskan jadi tersangka lantaran rekaman yang dipunyai Johannes.

” Jadi tolong jangan diplintir lagi. Saya tak ada kepentingan masalah rekaman. Serta ada rekaman SN (Setya Novanto) atau tidak, saya juga tidak tahu. Namanya juga catatan saya, ” ucap Johannes.

Johannes membantah bila dirinya sudah memberikan uang sebesar US$ 200. 000 pada Sugiharto, yang sudah divonis bersalah dalam masalah e-KTP ini.

Johannes memberi bukti dengan melampirkan potongan rekaman pembicaraannya dengan Sugiharto.

Dalam rekaman itu, Johannes hanya mengatakan bila pihaknya juga akan memberikan teknologi yang terbaik dan bekerja untuk kesuksesan program e-KTP.

Harga yang ia berikan pada konsorsium juga adalah harga wajar serta tidak digelembungkan.

Ia juga menjamin bila data kependudukan bakalan tidak bocor.

Meskipun basis perusahaannya berada di Amerika Serikat akan tetapi server serta storage sistem ada di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.

Johannes juga mengaku tidak dapat melakukan tindakan suap-menyuap karena regulasi perusahaan di Amerika Serikat begitu ketat.

” Saya telah pahit-pahit ngomong didepan, kalau kami ini perusahaan Amerika. Tidak bisa cawe-cawe. Kami tidak bisa mengeluarkan uang dari perusahaan untuk kepentingan tidak jelas, ” katanya.

Bila melanggar regulasi, Johannes mengatakan, perusahaanya juga akan dijerat dengan FCPA (Foreign Corrup Practice Act) dan mesti membayar denda besar bila dapat dibuktikan menyuap.

Penerapan aturan ini sama dengan pidana korporasi yang mulai digunakan KPK belakangan ini.

Pemerintah lakukan pemborosan dan ada mafia di beberapa bidang tertentu

Dalam peluang itu, Johannes juga menyinggung masalah Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, BPJS serta sebaginya.

Menurut dia, kartu itu adalah pemborosan anggaran, dikarenakan cuma berupa plastik yang diisi tulisan.

Sedang e-KTP diisi data biometrik yang begitu valid.

Dengan e-KTP, pemerintah dapat menegaskan jumlah anggota keluarga serta berapakah jumlah anak yang perlu disubsidi.

” KTP-el sekarang ini sudah siap, ingin dijadikan e-Toll bisa, jadi e-money bisa juga. Tetapi, karena di sebagian sektor itu sudah dikuasai mafia jadi pemerintah tidak berani ambil keputusan politis, ” tuturnya.

( Potret Berita )