Imbas Konflik Iran–AS, Filipina Terapkan 4 Hari Kerja
POTRET BERITA — Pemerintah Filipina mengambil langkah tidak biasa dengan menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan bagi sebagian sektor pemerintahan. Kebijakan ini diumumkan oleh Presiden Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sebagai respons terhadap dampak ekonomi dari konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Menurut Marcos Jr., keputusan tersebut diambil untuk membantu meringankan tekanan ekonomi yang berpotensi dirasakan masyarakat Filipina akibat gejolak global tersebut.
“Kita menjadi korban dari perang yang sebenarnya bukan pilihan kita,” ujar Marcos dalam pernyataan resminya pada Jumat (6/3). Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan rakyat Filipina di tengah situasi yang tidak menentu.
Mulai Berlaku di Instansi Pemerintah
Kebijakan empat hari kerja ini dijadwalkan mulai berlaku pada Senin (9/3) dan akan diterapkan terlebih dahulu di kantor-kantor pemerintahan. Namun, beberapa sektor pelayanan publik tetap beroperasi seperti biasa. Petugas kepolisian, pemadam kebakaran, serta layanan darurat lainnya tidak termasuk dalam kebijakan tersebut karena perannya yang vital bagi masyarakat.
Pemerintah berharap langkah ini dapat membantu menghemat penggunaan energi sekaligus menekan biaya operasional negara di tengah potensi kenaikan harga energi.
Salah satu alasan utama kebijakan ini adalah meningkatnya kekhawatiran terhadap lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM). Situasi tersebut dipicu oleh penutupan Selat Hormuz oleh Iran pada awal Maret. Selat ini merupakan jalur pelayaran penting bagi distribusi minyak dunia.
Pemerintah Iran menyatakan akan menyerang kapal yang melintas di jalur tersebut, kecuali kapal yang berasal dari China dan Rusia. Kondisi ini berpotensi mengganggu pasokan energi global.
Marcos Jr. memperkirakan harga bahan bakar di Filipina bisa melonjak signifikan pada pekan berikutnya. Ia menyebutkan potensi kenaikan sekitar 7,48 peso per liter untuk bensin, 17,28 peso untuk solar, dan 32,35 peso untuk minyak tanah.
Ketergantungan Energi Filipina
Filipina diketahui masih sangat bergantung pada impor minyak mentah, terutama dari kawasan Timur Tengah. Selain itu, sebagian pembangkit listrik di negara tersebut juga masih menggunakan bahan bakar minyak untuk menghasilkan energi.
Ketergantungan ini membuat ekonomi Filipina cukup rentan terhadap gangguan pasokan minyak global, terutama ketika konflik geopolitik memanas.
Selain dampak energi, konflik ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan warga Filipina yang bekerja di luar negeri. Diperkirakan lebih dari dua juta warga Filipina tinggal dan bekerja di kawasan Timur Tengah.
Pemerintah Filipina terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan para pekerja migran tersebut.
Langkah Penghematan Energi
Sebagai langkah tambahan, Presiden Marcos Jr. juga memerintahkan seluruh instansi pemerintah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan listrik sekitar 10–20 persen.
Ia juga melarang perjalanan dinas ke luar negeri bagi aparatur negara dan mendorong penggunaan rapat virtual sebagai pengganti pertemuan tatap muka.
Selain itu, Marcos meminta dukungan Kongres untuk memberinya kewenangan menurunkan pajak cukai produk minyak bumi apabila harga minyak mentah dunia melampaui 80 dolar AS per barel.
Ia juga mengusulkan perubahan aturan biofuel agar bioetanol yang lebih murah dapat digunakan sebagai campuran bahan bakar minyak, sehingga bisa membantu menekan biaya energi dalam negeri.